Puskesmas di Sleman Paparkan Implementasi PPK-BLUD Dihadapan Ka. Badan PPSDM Kemenkes RI

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan  tiga Kepala UPT Puskesmas (Minggir, Sleman, dan Seyegan) menjadi narasumber pada workshop Implementasi BLUD Puskesmas pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 di Bapelkes Kalasan DIY. Workshop tersebut dihadiri oleh Kepala Badan PPSDM Kemenkes RI dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes beserta para pejabat di bawahnya, Kepala Pusdiklat Aparatur Drs. H. Sulistiono, SKM, M.Sc, para Kepala Bapelkes, Direktur Poltekkes Kemenkes RI dan Kepala Dinas Kesehatan DIY. Dalam kesempatan tersebut, dr. Mafilindati Nuraini, M.Kes. mempresentasikan tentang Kebijakan BLUD di UPT lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Sedangkan tiga Kepala UPT Puskesmas yakni drg. Fitri Winarni, dr. Trisni Nurandayani, dan dr..Eliza Sinaga mempresentasikan permasalahan, tantangan, dan hambatan dalam melaksanakan PPK-BLUD di masing-masing Puskesmas. Kepala Bapelkes DIY, drg. Jaka Supriyadi, mempresentasikan Kesiapan Bapelkes menuju BLUD.   

DSC_0666nDSC_0690n

Kebijakan implementasi PPK-BLUD di UPT Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman tak lepas dari blue print kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sleman sebagaimana tertuang dalam Sistem Kesehatan Daerah (SKD) SK Bupati Nomor 114 Tahun 2007. Tujuan utama implementasi tersebut adalah upaya perbaikan pelayanan public. Implementasi PPK-BLUD dimulai Bulan Januari 2011 pada 27 UPT yaitu seluruh Puskesmas sebanyak 25 Puskesmas, UPT JPKM, dan UPT Laboratorium Kesehatan dengan pendampingan BPKP Perwakilan DIY. Setelah BLUD, tidak hanya kinerja keuangan yang meningkat namun juga kinerja pelayanan dan pencapaian SPM. Permasalahan yang dihadapi oleh semua UPT antara lain keterbatasan jumlah SDM dan belum adanya SDM yang menguasai akuntansi.

Diakhir acara, Kepala PPSDM Kemenkes RI menyampaikan apresiasi yang tinggi untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Sleman yang telah melaksanakan perubahan-perubahan tersebut dan meyakini bahwa Sleman telah siap menyongsong era SJSN. Kemenkes RI masih punya “PR” banyak, bagaimana dengan kesiapan daerah lainnya?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *