Dinkes Sleman Kebut Kredensial Nakes , Wujudkan Layanan FKTP Berkualitas

Sleman, 29 April 2026 — Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan terus diperkuat. Dinkes Sleman menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan fokus pada kredensial tenaga kesehatan, di Phinisi Cabin The Heaven Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menindaklanjuti kebijakan terbaru pemerintah terkait kewenangan klinis tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta jajaran Dinkes Sleman. Melalui forum ini, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman regulasi, tetapi juga gambaran teknis pelaksanaan kredensial yang akan diterapkan di masing-masing daerah.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Sleman, dr. Raditya Kusuma Tejamurti, menegaskan bahwa terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam penataan sistem pelayanan kesehatan. Regulasi tersebut memperluas ruang lingkup kredensial dan menegaskan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib melalui proses evaluasi sebelum diberikan kewenangan klinis.

“Melalui bimtek ini, kami berharap seluruh daerah memiliki pemahaman yang sama, sehingga pelaksanaan kredensial dapat berjalan optimal dan menjadi acuan bersama,” ujarnya.

Dalam sesi materi, dijelaskan bahwa kredensial merupakan proses evaluasi untuk memastikan kelayakan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan sesuai kompetensinya. Penerapan kredensial kini tidak hanya terbatas pada rumah sakit, tetapi juga mencakup puskesmas, klinik, balai kesehatan, hingga praktik mandiri.

Untuk pelaksanaannya, dibentuk Tim Adhoc Kredensial yang melibatkan unsur Dinas Kesehatan serta organisasi profesi seperti IDI, PDGI, IBI, dan PPNI. Tim ini berperan memberikan rekomendasi kepada pimpinan fasilitas kesehatan, yang kemudian menetapkan kewenangan klinis tenaga kesehatan secara resmi.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama yang berdampak pada jumlah dan kinerja tim kredensial. Di sisi lain, cakupan fasilitas kesehatan yang harus dikredensial semakin luas, termasuk klinik dan praktik mandiri. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Kesehatan, di tengah tuntutan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang terus berkembang.

Meski demikian, komitmen untuk menjalankan kebijakan tetap kuat. Dalam diskusi diungkapkan bahwa saat ini kredensial masih difokuskan pada tenaga kesehatan di puskesmas, meliputi dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan. Sementara itu, pelaksanaan kredensial di FKTP swasta masih menunggu petunjuk teknis sebagai turunan dari PMK 13 tahun 2025.

Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah daerah didorong untuk segera melaksanakan kredensial paling lambat enam bulan sejak regulasi ditetapkan pada 8 Oktober 2025. Artinya, pada April 2026 pelaksanaan kredensial sudah harus mulai berjalan.

Langkah percepatan ini diharapkan mampu menciptakan standar pelayanan kesehatan yang lebih terukur, profesional, dan berkualitas. Dengan kredensial yang terstruktur, masyarakat diharapkan memperoleh layanan kesehatan yang semakin aman, tepat, dan sesuai dengan kompetensi tenaga medis yang menanganinya