Pemkab Sleman Launching Program Pelayanan Darah

Selasa (8/1), Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan Launching Pelayanan Darah Gratis bagi Warga Sleman. Acara yang bertempat di Aula Lantai III Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman ini dihadiri oleh Ketua PMI DIY, Ketua PMI Sleman, Kepala Dinas Kesehatan Sleman beserta jajaran dan undangan yang berasal dari lintas sektor. Agenda launching ini didasarkan pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah.

GBPH Prabukusumo sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah mengeluarkan Perbup tentang Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah. Menurutnya Perbup tersebut merupakan satu-satunya di DIY dan diharapkan menjadi percontohan untuk wilayah lain. Ia berharap bahwa inovasi layanan tersebut dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota yang lain.

Melalui Perbup tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dr. Joko Hastaryo, M.Kes berharap dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan darah, terlebih kepada pasien yang membutuhkan transfusi darah secara rutin. Usai ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018, masyarakat sudah dapat menikmati layanan transfusi gratis tersebut mulai 1 Januari 2019.

“Jangan sampai pasien yang seharusnya secara indikasi medis mendapatkan lebih dari satu kantong darah misal cuci darah yang kronis, karena ekonomi tidak mencukupi hanya diberikan satu. Maka dari pada itu, harapannya dengan terbitnya Perbup ini memberikan dampak yang signifikan kepada warga Sleman,” ungkapnya.

Ketua PMI Kabupaten Sleman DR. dr. Sunartono, M.Kes menjelaskan mekanisme pemberian darah darah hanya diberikan kepada penduduk Sleman yang dibuktikan dengan malampirkan KTP dan KK dan juga berlaku bagi anak yang baru lahir. Mekanisme pengambilan kantong darah yang dibutuhkan dilakukan oleh Rumah Sakit yang sudah melakukan kerjasama dengan PMI Kabupaten Sleman.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan program jaminan pelayanan pengolahan darah berdasarkan Perbup  Nomor 38.26 Tahun 2018 yakni sebagai berikut:

  • formulir permintaan darah dari rumah sakit
  • fotocopy identitas diri KTP dan atau KK
  • fotocopy surat keterangan kelahiran bagi anak yang baru lahir atau akta kelahiran, dan
  • surat keterangan dari fasilitas kesehatan yang menyatakan bahwa pasien sudah tidak mendapatkan pelayanan darah yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *