Arsip Kategori: Artikel Dan Berita

31
Aug

Workshop Penghitungan Kebutuhan SDM Kesehatan

Guna menyusun kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Kabupaten Sleman, Dinas Kesehatan Sleman menyelenggarakan Workshop: “Penghitungan Kebutuhan SDMK Tingkat Kabupaten”. Pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi dua periode. Periode I dilaksanakan Rabu dan Kamis (30-31 Agustus 2017) yang bertempat di RM Mbok Berek Jalan Magelang km 9 Sleman. Sasaran peserta selama dua periode sebanyak 70 orang meliputi unsur Dinas Kesehatan Sleman (terdiri dari Sekretariat, Bidang Kesmas, Bidang P2P, Bidang Yanmed, dan Bidang SDK), RSUD Sleman, RSUD Prambanan, RS Grhasia,  UPT Puskesmas, UPT Labkes, UPT POAK, dan UPT JPKM. Agenda pada hai pertama disi oleh Kepala BKPP Sleman mengenai Kebijakan Pemenuhan ASN di Kabupaten Sleman, Kepala Bagian Organisasi Pemkab Sleman mengenai Kebijakan Penataan Kelembagaan, dan Penataan, Kepegawaian melalui Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kepala Dinas Kesehatan Sleman mngenai Kebijakan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDMK, serta Kabid Sumber Daya Kesehatan mengenai Uji Kompetensi Jabatan Funsional Tenaga Kesehatan. Hari kedua dilanjutkan praktek penggunaan aplikasi standar ketenagaan minimal dalam penyusunan kebutuhan SDMK oleh Dinas Kesehatan DIY berkolaborasi dengan Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Sleman dan diakhiri dengan penyusunan rencana tindak lanjut oleh Kepala Seksi PSDK (cp).

 

 

 

16
Aug

Pendampingan Penyusunan RBA BLUD Puskesmas

Proses awal Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran sebagai bagian dari Proses Pelaksanaan UPT Puskesmas dan UPT lain adalah Menyusun dokumen RBA. Dokumen RBA sebagaimana tertuang dalam permendagri 61 tahun 2007 adalah dokumen yang dipersamakan seperti RKA pada SKPD (Satuan Kegiatan Perangkat Daerah).

peserta awal penyusun RBA yang didatangkan adalah para pembuku yang bekerja di UPT, yang notabene adalah mereka mereka dengan kemampuan yang sudah sesuai dengan bidang keilmuannya seperti para akuntan yang direkrut melalui tenaga BLUD Non PNS. peserta terdiri dari 27 UPT yang sudah menerapkan PPK Unit kerja BLUD seperti 25 UPT Puskesmas dan 2 UPT yang ada yaitu UPT JPKM dan UPT Laboratorium Kesehatan. Penyusunan ini dilakukan selama 1 hari penuh dan akan menjadi bahan dokumen RBA yang akan di review oleh BPKP besok tanggal 23 dan 24 Agustus 2017, semoga hasilnya dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan penganggaran bagi UPT yang ada di lingkungan kesehatan.

15
Aug

KAMPANYE IMUNISASI VAKSIN BARU MEASLES RUBELLA (MR) DI SLEMAN

Penyakit Measles (Campak) dan Rubella (MR) merupakan penyakit yang berbahaya. Penyakit ini diketahui dapat menyebabkan komplikasi serius seperti radang paru-paru, radang otak, kecacatan pada bayi yang dilahirkan bahkan mengakibatkan kematian. Terkait hal itu, Presiden RI Joko Widodo menghimbau masyarakat agar tidak meremehkan imunisasi MR untuk pencegahan penyakit tersebut.
“Jangan meremehkan measles-rubella, karena keduanya bisa berbahaya untuk anak-anak yang kita cintai dan sayangi. Jangka panjang akibat tanpa imunisasi MR untuk bayi bisa lahir dengan cacat bawaan”, tegas Jokowi dalam acara Pencanagan Kampanye Tingkat Nasional dan Introduksi Imunisasi Campak Rubela di MTs 10 Sleman pada Selasa (1/8).
Jokowi mendukung penuh pelaksanaan kampanye imunisasi nasional tersebut agar anak-anak Indonesia bebas dari MR. Pasalnya di Indonesia masih kurang dari 1% yang mendapat imunisasi MR, yaitu baru sekitar 0,05%. Jokowi juga berharap dalam imunisasi ini pihak-pihak terkait dapat menjelaskan dan menggandeng pesantren, madrasah, dan seluruh sekolah-sekolah. “Imunisasi bukan hal yang baru, kita sebelumnya pernah berhasil untuk cacar, polio, dan tetanus. Saya percaya dengan niat yang baik Insya Allah bisa melaksanakan imunisasi MR”, tambah Jokowi.
Sementara itu Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menjelaskan bahwa program imunisasi merupakan salah satu program kesehatan yang paling efektif dalam pembangunan kesehatan terutama dalam pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. “Untuk mewujudkan eliminasi dan pengendalian kedua penyakit tersebut ditempuh strategi nasional tambahan imunisasi MR untuk anak usia 9 bulan hingga kurang dari 15 tahun. Diikuti peralihan vaksin campak menjadi vakris MR kedalam program imunisasi”, jelas Puan.
“Agar eliminasi campak dan rubella terwujud pada tahun 2020, maka kampanye imunisasi MR ini harus mencapai cakupan minimal 95% dari sasaran yang harus mendapatkan imunisai”, kata Puan.
Puan menambahkan bahwa mengingat jumlah sasaran dan sumber daya yang tersedia maka kegiatan imunisasi tersebut dilaksanakan dalam 2 fase. Fase pertama dilakukan di 6 provinsi di Pulau Jawa pada bulan Agustus sampai dengan September 2017. Untuk fase kedua dilakukan pada bulan Agustus hingga September 2018 di seluruh provinsi luar Jawa.
Dalam acara tersebut Jokowi juga berdialog dengan siswa-siswi MTs N 10 Sleman yang telah melakukan imunisasi serta melakukan peninjauan langsung pelaksanaan pelayanan imunisasi
Pencanangan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo melibatkan semua stake holder mulai dari tingkat Pusat (kementrian kesehatan) Gubenrnur DIY Sri Sultan HB X, Bupati Sleman Sri Purnomo, Msi. dan jajaran SKPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lintas sektor lainnya.
jumlah perkiraan sasaran se Kabupaten Sleman sebanyak 247.025 anak yang tersebar di Posyandu, PAUD, TK,SD,SMP dan SLB serta anak jalanan.

8
Aug

PENYEGARAN PEMBUATAN WEBSITE PUSKESMAS

Sebagai salah satu bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat luas akan pelaksanaan pelayanan di Puskesmas dan UPT, maka perlu dilakukan adanya penyegaran pembuatan website Puskesmas. Website Puskesmas yang ada saat ini banyak beragam dan beberapa belum optimal dalam penggunaannya. Informasi yang disampaikan juga belum banyak yang dipublikasikan demikian juga desian dan bentuk web yang cenderung monoton dan sangat kaku.
Selama sehari dilakukan penyegaran terhadap petugas pengelola website Puskesmas sehingga mempunyai bekal dalam mengembangkan website bagi Puskesmas dan UPT yang ada di Kabupaten Sleman.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.